Bacaini.ID, TRENGGALEK – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Trenggalek mulai membahas rencana penyertaan modal baru sebesar Rp13 miliar ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jwalita.
Pembahasan awal dilakukan dalam rapat yang digelar Senin (26/5/2025) dan dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Mugianto.
Dalam rapat tersebut, Pansus melakukan klarifikasi terhadap rencana bisnis yang disampaikan oleh Bagian Perekonomian Pemkab Trenggalek serta direksi BPR Jwalita.
Targetnya, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyertaan modal ini dapat diselesaikan tahun ini.
“Kami tadi mengklarifikasi sejumlah hal, termasuk besaran dividen yang sudah disetorkan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode penyertaan sebelumnya,” ungkap Mugianto.
Rencana penyertaan modal yang diajukan untuk lima tahun ke depan masih dalam tahap kajian. Menurut Mugianto, Pansus belum memutuskan apakah durasi penyertaan akan tetap lima tahun atau dipersingkat menjadi satu hingga dua tahun.
“Masih kami diskusikan. Penyertaan lima tahun perlu dievaluasi agar tidak mengurangi fungsi pengawasan DPRD,” ujarnya.
Mugianto mengapresiasi kinerja BPR Jwalita yang dinilai cukup baik dalam lima tahun terakhir. Setoran dividen ke PAD konsisten di atas Rp1 miliar per tahun, bahkan mencapai Rp1,4 miliar pada 2024.
“Kalau kinerjanya terus membaik, bukan tidak mungkin penyertaan bisa ditambah. Tapi tetap harus ada evaluasi rutin setiap tahun,” katanya.
Saat ini, pemerintah daerah memiliki 36 persen saham di BPR Jwalita, hasil penyertaan modal sekitar Rp20 miliar selama dua dekade terakhir. Jika penyertaan tambahan disetujui, maka kepemilikan pemda akan naik menjadi sekitar 61 persen.
Selain itu, Pansus juga menyoroti peran BPR Jwalita dalam mendukung sektor UMKM. Evaluasi terhadap jumlah debitur UMKM dan suku bunga pinjaman akan menjadi fokus pembahasan berikutnya.
“Kalau suku bunganya bisa ditekan, itu akan jadi terobosan bagus untuk mendukung pelaku usaha kecil di Trenggalek,” tutup Mugianto.
