Bacaini.id, TRENGGALEK – Rencana Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin untuk mengubah Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) dengan menambah empat dinas baru mendapat sorotan dari DPRD Trenggalek.
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak membebani anggaran daerah, terutama di tengah upaya efisiensi yang sedang berlangsung.
“Kami belum melakukan pembahasan soal perubahan SOTK. Wacana ini akan kami bahas setelah proses efisiensi anggaran selesai,” kata Doding.
Ia menegaskan, langkah penambahan dinas baru harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak berdampak pada keuangan daerah.
Menurutnya, opsi penggabungan dinas lebih ideal dibandingkan pembentukan instansi baru yang berpotensi menambah beban anggaran.
“Jangan sampai mempengaruhi anggaran. Harapan kami, lebih baik dilakukan penggabungan, bukan menambah dinas baru,” tegasnya.
Di sisi lain, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menjelaskan bahwa pemisahan dinas bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan.
Salah satu usulan yang diajukan adalah pemisahan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) menjadi dua lembaga berbeda, yakni pengelolaan aset dan keuangan.
“Tujuannya untuk memaksimalkan potensi aset daerah. Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis indeks pencegahan korupsi yang di dalamnya mengatur pengelolaan barang milik daerah,” jelasnya.
Selain itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga juga direncanakan untuk dipisah menjadi Dinas Pendidikan serta Dinas Pemuda dan Olahraga.
Hal ini diharapkan dapat memperkuat peran pemuda serta meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi fasilitas olahraga.
Pemkab Trenggalek juga berencana memisahkan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Dengan pemisahan ini, Dinas Lingkungan Hidup akan berdiri sendiri untuk mendukung target Net Zero Carbon di Trenggalek.
“Untuk kegiatan cipta karya, kami akan satukan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Kami juga berencana membentuk Badan Riset Daerah,” tambahnya.
Meski begitu, wacana ini masih dalam tahap kajian dan akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD setelah proses efisiensi anggaran selesai.
